sarungtenun

Icon

tentang kehidupan dan filosofinya. apa pun yang anda pikirkan semestinya saya memikirkannya dengan berbeda.

kontrol sosial/cyberlaw/luhmann

Saya akan mencoba berbai erbaggi sebuah tulisan yang saya buat untuk mengenal kontrol sosial dalam cyberlaw, yang saya rasa cocok jika ditilik dari sudut pandang Teori Sistemnya Niklas Luhmann. walau tidak mungkin sempurna, tetapi berbagi selalu membuat saya terpuaskan.

Hukum sebagai ‘Kontrol Sosial’ berarti hukum dapat mengendalikan masyarakat dan melakukan pengendalian terhadap kejahatan dan potensinya di dalamnya, baik dalam perspektif para pelaku sosial secara individual maupun secara kooperatif bersama dalam kesatuan sosial, baik dari dalam maupun dari luar diri masyarakat. Sebagaimana dua proses dasar kontrol sosial adalah internalisasi dan juga dengan tekanan dari luar masyarakat.

Kita telah mendapat pelajaran yang terukur dari Weber dan Durkheim dalam perkuliahan, dalam kaitannya dengan hukum sebagai kontrol sosial. Dalam tulisan ini, dengan melihat karya Steven Vago (1981) yang di dalamnya membahas tentang Law as Social Control, pemikiran Weber dan Durkheim dalam Dragan Milovanivic (1994)—yang dalam membahas Weber menyinggung kedekatannya dengan Parson. Yang selanjutnya dicoba dikaitkan dengan pemikiran Niklas Luhmann yang memberi masukan atau sebuah kebaruan bagi teori sistemnya Parson, yang dirujukkan dari beberapa literatur sosiologi dan filsafat.

Sesungguhnya keluasan teori sistem Luhmann tidak sepenuhnya menjadi wilayah kajian sosiologi, Fransiskus Budi Hardiman (2008), mengutip teori sistem Luhmann tidak sekedar dalam wilayah sosiologi, karena dewasa ini teori sistem sudah dikembangkan ke dalam wilayah yang lebih luas, meliputi biologi, zoofisiologi, fisika, ekonomi, sosiologi, dan seterusnya.[1] Teori sistem dengan sistematis akan memberikan gambaran struktural kejahatan dalam pandangan hukum, dan dalam melihat kejahatan cyber secara konkrit sekiranya dapat lebih mendalam dan memahaminya sebagai suatu sistem dengan lebih baik.

Menurut saya teori sistem Luhman dapat dikutip dalam memahami relasi hukum dengan sosiologi dalam kompleksitas yang majemuk, sebagaimana gambaran dunia majemuk cyberspace. kebaruannya dalam memandang sistem sosial hingga memahami kontrol sistem dunia cyber dengan menggunakan hukum sebagai alat akan coba dijelaskan dan dianalisis lebih lanjut.

1. Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Dalam sub-bab ini akan didominasi penjelasan dari Steven Vago (1981), tentang Law and Social Control. Dalam tulisan tersebut Vago seakan memisahkan antara law dan social control dan menghubungkannya dengan kata ‘dan’, ia tidak membahasakannya sebagai dua hal yang semestinya integral dalam kesatuan, tetapi Vago mengesankan seakan keduanya terpisah. Tanpa terlalu berkepanjangan, mari kita urai penjelasannya.

Sangat awal dari bab ini Vago menjelaskan, kontrol sosial merujuk pada cara para anggota sebuah masyarakat memelihara aturan dan meningkatkan kemungkinan untuk memperkirakan suatu tindakan.[2] Vago menjelaskan bahwaterdapat banyak bentuk kontrol sosial, dan hukum adalah salah satunya. Oleh karenanya ia menekankan pembahasan pada situasi ketika bentuk-bentuk mekanisme kontrol lain tidak dapat berjalan efektif atau memang tidak ada, dan hukum mengambil kesempatannya berperan sebagai kontrol sosial. Selanjutnya untuk memberikan penjelasan yang lebih baik dengan pemilahan kontrol sosial ke dalam dua bagian, yakni kontrol sosial informal dan kontrol sosial formal. Hal ini sengaja dilakukan Vago untuk menghindari overlapping antara keduanya, dan untuk membantu melakukan analisis secara lebih efektif.

Kontrol sosial informal

Kontrol sosial secara informal dicontohkan dengan fungsi-fungsi yang berjalan dalam cara kerakyatan(norma-norma yang dimunculkan dalam praktik keseharian sebagaimana mode pakaian tertentu, etiket, dan penggunaan bahasa) dan adat-istiadat(norma-norma sosial berasosiasi dengan perasaan-perasaan intens tentang benar atau salah dan aturan tertentu tentang tingkah laku yang secara sederhana tidak akan mengganggu, sebagai contoh, incest). Kontrol informal tersebut terdiri atas teknik-teknik yang oleh individu yang mengetahui satu sama lain dalam dasar keseuaian personal akan memuji kepada mereka yang mentaati harapan bersama dan menunjukkan ketidaknyamanan kepada mereka yang tidak mentaatinya (Shibutani, 1961:426)[3].

Dengan demikian kontrol sosial yang sifatnya informal selalu merupakan bagian dari masyarakat dengan ciri keeratan sosial yang oleh Durkheim dikatakan memiliki mechanical solidarity, yang oleh Dragan Milovanovic (1994) dikatakan sebagai tipe normal dalam masyarakat yang pemilahan tingkat pekerjanya masih sangat kecil, dan “perekat” ikatan sosial dalam kesamaan dan kesetaraan masih kuat.[4] Tetapi konteks kontrol sosial informal tidaklah hanya ada dalam bentuk masyarakat dengan mechanical solidarity sebagaimana dijelaskan Durkheim. Nilai-nilai tentang solidaritas dan kesepakatan dalam masyarakat majemuk dengan konsep hukum tidak tertulisnya juga selalu memiliki potensi informal social controls.

Mekanisme informal dari kontrol sosial dirancang untuk lebih efektif dalam kelompok dan masyarakat dimana relasi bersifat face to face dan intimasi dan dimana pembagian pekerjaan relatif sederhana. Selanjutnya, intensional interaksi face to face dalam masyarakat tertentu menciptakan konsensus moral yang dikenal oleh seluruh anggotanya; juga membawa tindakan menyimpang secara cepat menjadi perhatian setiap orang.[5]

Kontrol sosial formal

Sebagaimana konsep Durheim yang memilah solidaritas ke dalam dua partisi, Vago pun memiliki kecenderungan yang sama. Ia menjelaskan bahwa konrol sosial formal biasanya merupakan karakteristik dari masyarakat yang lebih kompleks dengan pembagian tingkat pekerjaan yang lebih besar, heterogenitas populasi, dan sub-grup dengan nilai-nilai terkompetensi dengan bentuk berbeda dalam adat-istiadat dan ideologi. Kontrol yang bersifat formal muncul ketika kontrol informal tidak lagi sesuai diterapkan untuk memelihara kenyamanan pada norma-norma tertentu dan dicirikan dengan sistem yang mengenal spesialisasi agen-agen sosialnya dan dengan teknik-teknik yang standar.[6]

Seperti telah dijelaskan bahwa pengertian formal adalah saat yang informal tidak lagi mampu hadir dan memberikan fungsi kontrolnya. Maka formal selalu timbul dari kebutuhan akan keteraturan dan kontrol yang membuat segalanya kepada keadaan sebagaimana kondisi informal. Seperti menjelaskan bagaimana Durkheim berupaya mengganti secara perlahan ‘solidaritas mekanis’ sederhana dengan ‘solidaritas organik’ yang lebih kompleks, yakni solidaritas komplementer, berkat semakin tegasnya pembagian kerja dalam masyarakat.[7] Jika Durkheim berusaha menjaga tetap adanya solidaritas, maka demikian pula peran sosial kontrol selalu diupayakan tetap ada, karena eksistensinya yang menjadi urgensi dan kebutuhan sosial.

Formal dijelaskan sebagai kebutuhan yang tumbuh sebagai karena ketiadaan informal. Begitu pula hukum, informal mengenal formulasi kontrol pada hukum tak tertulis, sedangkan format formal adalah mulai dikenalnya konsep ‘standarisasi’ atau dalam hukum dikenallah hukum yang mengenal prinsip ‘legalitas’ atau ketertulisan. Sehingga logika kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejahatan, yang sesuai definisi bersama, dituangkan ke dalam perundang-undangan untuk dijadikan sebagai alat kontrol sosial.

2. Teori Sistem

Dalam menjelaskan teori sistem Luhmann, penyusun akan banyak merujuk pada Jurnal Filsafat Driyarkara, yang pada edisi Tahun XXIX, no. 3/2008 membahas Kebaruan Teori Sistem Niklas Luhmann, dan beberapa literatur lain yang mendukung. Tetapi bukan semata-mata merujuk mentah-mentah, akan tetapi analisis sosiologi dan hukum sangat diperlukan dalam menjabarkannya dalam peranan serta pengaruhnya terhadap kontrol hukum atas masyarakat.

Di dalam sosiologi ada dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Max Weber dan Emile Durkheim. Bagi Weber sosiologi adalah ilmu yang meneliti tindakan-tindakan sosial untuk merekonstruksi secara interpretatif situasi-situasi tindakan, yakni untuk menemukan makna subjektifnya bagi para aktor sosial. Durkheim memiliki pendekatan yang lain, yang menghentikan analisis atas unsur-unsur tindakan itu dengan sebuah pendekatan holistis tentang masyarakat. Sosiologi holistis mengarahkan perhatiannya pada hubungan-hubungan timbal balik dari unsur-unsur sosial sebagai suatu keseluruhan yang disebut ‘solidaritas’. Keseluruhan sosial, yakni jejaring tindakan-tindakan sosial, memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dari dinamika unsur-unsur penyusunnya, maka keseluruhan itu lebih daripada jumlah bagian-bagian. Dari sosiologi Durkheim inilah berkembang cara berpikir teori sistem dalam sosiologi yang di tahun 30-an dikembangkan oleh gurunya Luhmann, yaitu Talcott Parson.[8]

Teori sistem terlihat sejak konsep ‘solidaritas’ milik Durkheim yang memilahnya ke dalam dua bentuk, mekanik dan organik. Dan berkembang di tangan Parson. Tetapi tidak hanya berjalan begitu saja, muridnya, Niklas Luhmann dan pemikirannya menjelaskan kekurangan Parson.

Thomas Hobbes akan mempertanyakan: “bagaimanakah tatanan sosial itu menjadi mungkin? Kemudian Parson menjawabnya dengan menjelaskan bahwa tatanan sosial adalah hasil konsensus nilai-nilai yang melibatkan tiga komponen sekaligus, yakni, masyarakat, kebudayaan dan kepribadian.[9] Parson mengasumsikan bahwa dalam segala situasi, orang berusaha meraih kepuasan tertinggi dari kebutuhannya. Kedua, aksioma menghubungkan para individu kepada situasi yang diasumsikan merupakan tujuan dari pola struktur budaya atau norma. Oleh karenanya, upaya meraih tujuan selalu berdasarkan pada pola tindakan yang sudah menjadi anjuran budaya. Pola-pola tindakan disiplin ini—sistem aturan kemudian menggantikan kepentingan manusia. Norma, atau watak patuh pada norma, berfungsi tidak hanya untuk mencegah perseteruan sosial tetapi juga untuk mengatasi kemungkinan lain secara umum.

Dengan menyadari bahwa dalam masyarakat ada pilihan dan ketidakpastian, Parson memberikan jalan keluarnya di dalam pusat proses interaksi. Yang semestinya diatasi oleh internalisasi norma. Selanjutnya hubungan antara tindakan dan sistem dijelaskan Parson: tindakan adalah sistem, oleh karenanya, sistem sosial dibentuk oleh tindakan-tindakan interrelasional. Parson secara bertahap membangun sebuah skema konsep bagi analisis sistem sosial.[10]

Dia menyebutkan bahwa sebuah sistem sosial mendapatkan karakter sistemnya dari pemeliharaan batas dan sebuah kecenderungan pada kesetimbangan. Yang bisa dikatakan, anggota dari beberapa entitas sosial pada umumnya saling berdekatan jika dibandingkan kepada yang bukan anggota; di dalamnya lebih ada kesamaan pemahaman, dan respon-respon terantisipasi lebih tervalidasi dalam kaitannya dengan pihak dalam daripada mereka yang ada di luar; ada kecenderungan terhadap pihak dalam masyarakat untuk mengulang hubungan, bekerjasama, dan melanjutkan kerelasian.[11]

Niklas Luhmann (1927-1999), yang telah memfokuskan pada teori sistem yang berhubungan dengan Talcott Parsons, tetapi hanya pada pengertian yang sangat terbatas. Luhmann berargumen bahwa tidak mengapa untuk membangun teori yang berlawanan dalam integrasi sosial dan konflik sosial, interaksionis dan analisis sosial. Sebagaimana Parson, Luhmann memformulasikan sebuah teori umum tingkah laku manusia yang mampu diterapkan pada tiap tingkah laku manusia, menjadi konsensual, atau konfliktual.

Bagi Luhmann, bisa jadi tak diragukan bahwa penelitiannya akan membawa kepada beberapa keterasingan pengertian yang dimunculkan dari aturan awal, karena motivasi tiap individu mesti diasumsikan berada di bawah kategori yang lebih umum untuk menjadi bagian dari penjelasan sosiologis. Sedangkan beberapa ilmuwan masih melanjutkan untuk menggunakan tipe ideal problematik tingkah laku manusia milik Weber.[12]

Dari Luhmann dijelaskan teori sistem membedakan antara tingkatan mental, di sisi lain, dan tingkatan sosial, di sisi lain. Perbedaan yang jelas ini mengingatkan kita pada penjelasan sosiologis—sebagaimana Weber dan Durkheim telah mengajarkan—berdasarkan pada peraturan sosial yang mengelola atribusi makna.[13]

Solusi Luhmann dalam intersubjektivitas mesti dipahami dalam konteks diskusi dengan Parson. Luhmann mengambil pemahaman Parson dalam membedakan antara sistem fisik dengan sosial. Jika Parson melihatnya secara analitis, maka Luhmann melihatnya secara empiris. Luhmann melihat adanya sistem fisik dan sosial dalam dunia nyata. Kesadaran dan komunikasi keduanya berdasarkan makna tapi masing-masing memiliki logika dan dinamikanya sendiri. Hanya komunikasi—dan bukan kesadaran—membentuk tingkatan “intersubjektivitas” sosial pada tempat di mana penjelasan sosiologis mesti ditemukan. Solusi tentang masalah intersubjektivitas ini memiliki perjuangan antara terminologi “subjektif” dan “objektif” yang telah usang.

Konsep pemahamannya Luhmann menolak motodologi Weber, tipe ideal pemahaman bukanlah keistimewaan bagi ilmuwan sosial. Terlebih, dalam keseharian, pelaku sosial menerapkan skema interpretif untuk meraih makna dari apa yang mereka lakukan. Luhmann mengintegrasikan ide tersebut ke dalam konsepnya tentang komunikasi dan menegaskannya pada pemahaman awal sebagai objek dari sosiologi.

Sebagaimana dipahami secara umum, komunikasi terdiri atas tiga kombinasi elemental: penyampaian(ucapan), informasi, dan pemahaman. Oleh Luhmann, arti dari tingkah laku dapat dinyatakan dengan tindakan ‘komunikatif’ dari ‘pemahaman’ yang mengikuti penyampaian ‘informasi’.[14]

Pemahaman selektif menyatakan aturan sosial yang penuh makna yang membantu para pelaku sosial membangun secara pasti tentang apa yang diharapkan dalam dunia sosialnya. Luhmann mendefinisikan ‘makna’ secara fenomenologis sebagai sebuah arti dari seleksi. Dengan kata lain, tindakan manusia akan bermakna sebagaimana motif-motifnya adalah pilihan-pilihan penyebab dari suatu horizon. Sayangnya, teori integrasi sistemnya Luhmann dan sosiologi interpretif tidaklah dibahas secara luas dalam sosiologi Anglo-Saxon.[15]

Luhmann: Melampaui Parson

Dalam pembahasan cyberspace rupanya Luhmann lebih adequate dibandingkan Parson. Berikut ini penjabarannya.

Persoalan dasar Parsons adalah bagaimana mempertahankan sistem sosial dan itu merupakan sisi kelemahannya, karena dengan asumsi-asumsi tentang stabilitas itu Parsons dianggap membenarkan status quo masyarakat. Proses-proses seperti konflik dan perubahan sosial, luput dari perhatian.[16]

Sebagai murid sekaligus kritikus, Luhmann tidak meninggalkan teori sistem, ia berusaha merumuskannya kembali, menguniversalkannya, tanpa mengklaim kebenaran absolut. Obsesi Parsons pada integrasi dan tatanan sosial ia lengkapi dengan ide tentang konflik dan perubahan sosial, hingga integrasi dan konflik, tatanan dan perubaha, dapat dicakup di dalam teori sistem Luhmann.[17]

Selanjutnya Budi Hardiman mengutip Kneer dan Nassehi dalam mengidentifikasi perubahan yang dilakukan Luhmann dalam mengatasi kelemahan Parsons. Pertama, Luhmann merespons kompleksitas kehidupan dalam masyarakat majemuk dewasa ini dengan menjauhkan teori sistem dari ide konsensus atas nilai-nilai bersama. Kedua, Luhmann tidak setuju dengan Parsons dalam konsep tentang keberlangsungan sistem sosial. Parsons mengandaikan bahwa sistem sosial ambruk jika fungsi-fungsi sistemis terganggu. Akan tetapi Luhmann berpendapat bahwa sistem-sistem sosial memiliki kemungkinan untuk menggantikan fungsi-fungsi yang rusak itu dengan fungsi-fungsi alternatif sehingga sistem tetap berjalan terus.[18]

Ketiga,teori sistem Luhmann tidak ingin terjebak dalam cara-cara penjelasan Parsons yang memandang pemeliharaan sistem sosial sebagai tujuan analitis yang tertinggi dalam teori sistem. Dengan dunia sebagai satuan terakhir yang mencakup sistem-sistem dan lingkungan-lingkungan, teori sistem Luhmann mampu menjelaskan dinamika, konflik dan perubahan yang berlangsung dalam sistem-sistem sosial.[19]

3. Kejahatan Cyber: Kacamata Sosiologis

Kejahatan cyber, atau dalam serapan bahasa Indonesia dikatakan kejahatan internet,[20] memiliki wilayah sosial yang berbeda dari masyarakat ‘nyata’. Multiplisitas relasi antar tiap individu menciptakan sistem sosial majemuk. Satu individu dapat berada dalam beberapa ruang sosial sekaligus.

Secara sosiologis, lingkungan yang melingkupi individu dalam berinteraksi bukanlah lingkungan realitas, tetapi maya. Dalam masyarakat besar koneksi internet terdapat jutaan ikatan sosial atau dalam realitas mungkin dapat dikatakan sebagai ikatan sosial. Dan satu individu jika kita gambarkan dalam suatu gambaran matematis tentang ruang dan semesta pembicaraan, maka seseorang akan dapat digambarkan dalam beberapa lingkaran yang saling berpotongan.

Kita sejak awal telah memutuskan untuk menjadikan bahasan ini dalam konsep perkembangan masyarakat a la Spencer.[21] Sehingga dengan masuknya konsep konflik ke dalam pandangan Luhmann adalah merupakan sisi revolusionis dari sosiologi a la Marx. Dan pada kenyataannya masyarakat memang selalu berubah dan penuh konflik dalam setiap perkembangannya, tak terkecuali masyarakat cyber.

Permasalahan dalam dunia cyber memang selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, terutama karena kebaruannya dalam konsep sosial yang konfensional. Sebagaimana keadaaan sosial yang berkembang, kondisi transisi selalu menjadi pusat perhatian, saat masyarakat belum menemukan bentuknya yang stabil, anomie adalah kondisi yang penuh dengan perhitungan sosiologis, baik Marx, Weber, Durkheim, Parsons, maupun Luhmann sama-sama mengenal konsep anomie, dan meresponnya dengan fokus yang berbeda.

Mengenai anomie dan kaitannya dengan kejahatan—walaupun tidak secara langsung—Habermas memberikan gambaran yang menarik untuk diulas.

Dalam masyarakat apa pun, fungsi terpenting masyarakat adalah penataan (nomization). Dengan memisahkan diri dari masyarakat, individu dihadapkan pada bahaya yang tidak mampu diatasinya sendiri, dalam kasus ektreme bahaya ini dapat melenyapkan si individu untuk selamanya. Pemisahan diri dari masyarakat juga menimbulkan tegangan-tegangan psikologis tak tertanggungkan bagi individu. Bagaimanapun bahaya terbesar dari pemisahan itu adalah bahaya kehampaan. Bahaya ini betul-betul mimpi buruk, yang di dalamnya individu ditenggelamkan ke sebuah dunia yang tidak teratur, tidak masuk akan dan gila. Realitas dan identitas diubah dengan cara-cara berbahaya menjadi figur-figur mengerikan yang tidak memiliki arti. Tinggal di dalam masyarakat berarti menjadi “waras”, persisnya menjadi terlindungi dari puncak “kegilaan” suatu teror yang anomik. Anomie adalah sesuatu yang tak tertanggungkan, sampai-sampai individu mungkin lebih memilih mati ketimbang berhadapan dengannya.[22]

Penjelasan Habermas selalu terasa lebih up to date dan melampaui jamannya. Penilaian dan penjabarannya tentang relasi anomie, fungsi sosial dan potensi kejahatan terkesan psikologis daripada sosiologis.

Kejahatan cyber memang dimulai dari kerelaan seseorang untuk memisahkan diri dari realitasnya dalam masyarakat nyata. Kerelaan ini karena adanya kecenderungan addicted terhadap dunia maya yang lebih ‘memuaskan’ kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kecenderungan manusia adalah untuk mencapai maksimalitas dari kebutuhannya. Tanpa disadari interaksi antara satu individu dengan lainnya diefektifkan dengan cyberspace. Semakin banyak pula mereka yang merelakan sebagian kehidupan nyatanya ke dalam sosialisasi dunia cyber.[23]

Bentuk kejahatan pun dapat berimbas pada dunia di luar cyber. Pertengahan September (2009) lalu di Tangerang, misalnya. Lima remaja laki-laki berusia rata-rata 15 tahun mencabuli remaja putri 13 tahun. Aksi itu dilakukan di sebuah empang di tepi sawah. Sebelumnya, Maret lalu, empat siswa kelas enam sekolah dasar di Bekasi memperkosa seorang adik kelasnya di toilet sekolah pada jam sekolah. Di Pekanbaru, Riau, Mei lalu, terungkap pemerkosaan oleh tiga siswa sekolah menengah pertama terhadap anak berusia 7 tahun. Aksi dilakukan hingga tiga kali, saat korban ditinggal orang tuanya.[24]

Ternyata pemicunya macam-macam, yakni komik (24 persen), game (18 persen), situs porno (16 persen), film (14 persen), dan sisanya melalui VCD dan DVD, ponsel, majalah, serta koran.[25]

Saat berita ini diambil bisa jadi akses terhadap situs porno hanya menempati ranking ketiga, tetapi potensi-potensi akses dan hal-hal yang masih terpendam di baliknya bisa sangat mengancam rasa ingin tahu setiap anak. Luasnya jaringan hot spot di setiap penjuru kota bisa jadi nilai tambah bagi potensi masuknya konsep kejahatan pornografi di kepala anak-anak kita kelak.

Lain ladang lain belalang, para pencoleng cilik yang berusaha menerapkan ‘ilmu’ internet mereka, pastilah berbeda dengan mereka yang telah dewasa dan menguasai internet lebih baik, bukan hanya mengkonsumsi visualnya, tetapi berlanjut bagaimana mencari keuntungan dari internet secara finansial, dengan menipu sistem dan menipu mereka yang mengakses internet.

Onno W. Purbo (2003) mengatakan, bagi sebagian orang, peralatan komputer dan internet hanya alat bantu pekerjaan sehari-hari, tapi dalam sisi ekstrim hal-hal itu dapat merubah gaya hidup, budaya, pola kerja seseorang atau bahkan organisasi. Perubahan yang oleh sebagian orang tidak dapat dimengeri.[26] Kerja tanpa kantor dengan modal laptop dan koneksi internet dapat menghasilkan penghasilan lebih baik dan berkembangnya konsep SOHO (small office home office), yang merupakan kemungkinan baru dari dunia kerja yang dibentuk dengan kemunculan internet. Lawrence Friedman dalam bukunya “The World is Flat” bahkan menggambarkan akan berkembang, di masa datang, perusahaan kecil dengan omzet besat. Sebagaimana pendapatan domestik bruto Microsoft hampir menyamai Thailand, dan dengan adanya internet korporasi kecil pun dapat tumbuh pesat sebagaimana Microsoft. Dunia tengah bergerak massif.

Addiction yang dibangun dari citra hidup a la SOHO (small office home office) ini dicontohkan oleh Onno W. Purbo dengan beberapa keuntungan: pertama, fokus pada dedikasi bidang yang diminati, tidak menjadi seorang yang generalis dan berpindah-pindah bidang. Kedua, ikhlas dalam membagi pengetahuan dan informasi yang kita miliki kepada sebanyak mungkin orang. Ketiga, berteman dan bermitra dengan sebanyak mungkin kawan.[27]

Kecanduan positif yang bisa dipetik dalam dunia usaha berbasis IT terjabarkan sedikit oleh Onno W. Purbo di atas. Di sisi lain ada sesuatu yang ternyata beraroma kriminal yang nyata dan tersedia di internet, hal itu adalah adanya jumlah tak terbatas literatur bermuatan sex, perjudian, pornography, bahkan obat-obatan dan alkohol. Hal-hal ini nyata tersedia, dan pastinya dapat menjadikan seseorang kecanduan.[28]

Nicola F. Johnson melanjutkan, ada beberapa pendekatan dan pendeskripsian tentang kecanduan internet, yang berangkat dari melihat berulangkali:

  • Nyata dan memiliki efek candu sebagaimana kecanduan obat bius.
  • Permainan kata-kata, dan penyisipan makna yang bisa membangkitkan banyak pertanyaan.
  • Non-existance, sebagaimana kita ada dalam suatu lingkungan dan bukan sekedar substansi, namun dapat membuat seseorang mampu beraksi melampaui kecanduan yang pernah ada.
  • Kecanduan yang dapat terjadi pada satu kali saja, dan berkelanjutan.
  • Lebih sesuai jika dikatakan sebagai “pathological internet use”.

Patologi penggunaan internet juga akan mempengaruhi bawah sadar seseorang yang berkaitan dengan psikopatologi. Kecanduan yang dibuat oleh internet kepada penggunanya berkembang luas dalam sisi negatifnya, mulai dari menikmati pornografi hingga menikmati uang dari akun bank orang lain yang nomor ATM-nya telah dicuri lebih dahulu.

Bentuk-bentuk penipuan terus berkembang di dunia maya, termasuk penipuan dengan menjadikannya kecanduan. Cesare Lombroso, mengatakan,

“Fraud is a civilized metamorphosis of crime, which has replaced the cruelty and ruthlessness of primitive man, as embodied in the born criminal, with the lies and greed which are sadly becoming common, a generalized trend.”[29]

4. Kontrol Hukum terhadap Dunia Cyber

Pembahasan ini akan kembali kepada argumen Luhmann yang memandang bahwa jika fungsi-fungsi sosial tidak bekerja dengan baik, akan selalu ada fungsi-fungsi sosial lainnya yang menjadikan sistem sosial dapat terus berjalan. Dan ditambah lagi dengan pandangannya bahwa Luhmann memandang sistem terbesar bukanlah kesatuan sosial, sebagaimana Parsons, tetapi dunia sebagai sistem terbesar.

Pandangan ini memberikan kemungkinan kita mengontrol sistem yang ada di luar lingkungan sosial konvensional. Di luar tetapi sebenarnya ada di dalamnya, karena kini individu dalam masyarakat pun memiliki lingkungan sosialnya sendiri, yang berbeda, tetapi ada dalam masyarakat. Lingkungan cyber, maya berarti juga ghaib atau tidak nyata. Tetapi jika kebutuhan dan kepuasan ada di sana, maka orang pun akan berbondong-bondong mengaksesnya. Baik kesenangan dan kegelisahan berkelindan dalam satu lingkup cyber. Dan watak manusia terhadap kejahatan adalah, selalu memandang, di mana ada ketergantungan di sanalah kejahatan akan dimulai.

Sebagaimana abstraksi Lombrosso di atas yang memandang watak penipu adalah karakter bawaan. Lebih jauh lagi Sutherland mengatakan bahwa kejahatan internet adalah merupakan kejahatan white collar crime:

Edward Sutherland defined white-collar crime in this way: a crime committed by a respectable member of the community of high social standing while carrying out professional duties and implying a breach of trust. White-collar crimes therefore take place in the production sector and are committed by abusing the trust that derives exclusively from the social status and the profession of the perpetrator. For this reason, given their complexity and ingeniousness, white-collar crimes can be identified only by someone who has specific skills.[30]

Melihat besarnya potensi kerugian yang mesti ditanggung semestinya juga mendorong pertimbangan untuk memperkuat basis hukum dalam dunia cyber. Tanpa kemampuan penegak hukum yang kuat dan terampil dalam dunia maya kontrol tak akan pernah efektif.

Dengan melihat Luhmann dan potensi manusia untuk memiliki banyak sistem-sistem akan menyadarkan, bahwa seseorang tidak hanya akan terikat dengan satu norma hukum saja dalam satu lingkungan sosial, akan tetapi hukum semestinya dapat mengatur secara keseluruhan dari semua kemungkinan yang dimilikinya.

Bagi Luhmann, diferensiasi sosial dan sistem informasi adalah basis karakteristik masyarakat modern. Ini juga berarti bahwa teori sistem dan teori sosial secara bersama-sama saling tergantung. Masyarakat bukanlah hasil dari semua interaksi yang telah ada, tetapi lebih sebuah sistem dari aturan yang lebih tinggi, dari jenis yang berbeda, ditentukan dengan pembedaan antara sistem dan lingkungannya.[31] Ini seiring dengan konsep dunia sebagai sistem terbesar dan pemahamannya bahwa individu bisa memiliki beberapa otopoesis.[32] Dan bagaimanapun satu lingkungan sosial pastilah memiliki hukumnya sendiri, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Peran hukum sebagai kontrol sosial yang bersifat informal akan semakin jamak dan sulit diidentifikasi, baik eksistensinya maupun konsepnya sebagai hukum dan sebagai bentuk kontrol.

Maka kontrol terhadap lingkup multi-poeisis adalah dalam konsep yang bersifat formal. Formal dijelaskan sebagai kebutuhan yang tumbuh sebagai karena ketiadaan informal. Begitu pula hukum, informal mengenal formulasi kontrol pada hukum tak tertulis, sedangkan format formal adalah mulai dikenalnya konsep ‘standarisasi’ atau dalam hukum dikenallah hukum yang mengenal prinsip ‘legalitas’ atau ketertulisan. Sehingga logika kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejahatan, yang sesuai definisi bersama, dituangkan ke dalam perundang-undangan untuk dijadikan sebagai alat kontrol sosial.

Maka demi keberlangsungan sistem sosial yang baik dan tertib dalam keteraturan, kontrol mesti menjangkau wilayah yang sebelumnya belum terbayangkan. Saat tidak berlakunya kontrol informal, maka saat itu pula diperlukan standarisasi dalam bentuk legalitas, atau tertulis. Penegakan hukum secara efektif hanya dapat dijalankan demikian, pada masyarakat yang demikian massive dalam kemajemukan. Tetapi tidak mudah.

Konsep legalitas pada awalnya pernah disinggung dengan jargon, bahwa hukum selalu tertinggal dari realitas jamannya. Maka kini hukum tertulis akan membutuhkan bentunya yang fleksible untuk mampu mengontrol. Karena kini, untuk memasuki wilayah cyber dengan semua potensi tanpa batasnya, niscaya logika dan batasan kejahatanpun mesti fleksible, karena kejahatan cyber sepesat atau melampaui kemajuan teknologinya, yang pastinya tidak tertahankan untuk menunggu para legislator merumuskannya dalam rapat tahunan, atau semesteran.

Rumusan hukum yang ada seharusnya adalah rumusan yang hybrid, bergerak seperti makhluk hidup, tidak rigid dan stagnan. Dan kontrol sosial semestinya dimulai dari tiap lingkungan sosial yang ada. Mulai dari instansi, pemilik jejaring sosial, mailing list, dan lain sebagainya. Hukum mesti lazim dan dapat diadaptasi oleh segala macam bentuk ikatan sosial-cyber.

Dan kuatnya kemampuan aparat penegak hukum dalam menjaring pelaku kejahatan di ruang nyata dan dunia maya adalah utama, karena tanpanya kontrol sosial tidak akan berjalan efektif sebagai peran hukum, tetapi hanya akan menjadi sebuah papan pengumuman pinggir jalan, yang karena cepatnya orang melaju di jalanan, seringkali tak terbaca dan tak pernah ada keinginan untuk memperhatikan, karena toh kejahatan yang bisa saja terjadi tidak pernah merasa terancam oleh kontrol yang terpampang.

C. Penutup

Demikianlah permasalahan cybercrime dan tantangan hukum sebagai kontrol sosial. Semua permasalahan ini tak akan kunjung selesai jika kita tidak melakukan tindakan yang berarti. Karena kejahatan cyber bukan sebatas pencemaran nama baik saja.

Kita menghadapi realitas sosial yang meluas dan terus bertumbuh. Kita sebagai agen hukum semestinyalah tidak membiarkannya sebagai wilayah tanpa hukum.

Demikian makalah ini disusun, semoga dapat memberi manfaat bagi kajian hukum dan sosiologi hukum, khususnya untuk meretas kesadaran tentang perlunya keseriusan dalam membentuk cyber law yang kuat.

D. Daftar Pustaka

F. Budi Hardiman, Teori Sistem Niklas Luhmann: Sebuah Pengantar Singkat, Jurnal Filsafat Driyarkara Tahun XXIX, no. 3 / 2008, Jakarta: STF Driyarkara, 2008.

Steven Vago, Law and Society,–3rd edition, Prentice Hall: New Jersey, 1991.

Dragan Milovanovic, Sociology of Law, Harrow and Heston: Albany, New York, 1994.

Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2001.

Clifton D. Brian (ed.), 21st Century Sociology: A Reference Handbook, Sage: California, 2007.

Jurgen Habermas, Krisis Legitimasi, Qalam: Yogyakarta, 2004.

Majalah Tempo 8 November 2009, Bila Anak Cepat Gede.

Onno W. Purbo, Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber, Republika: Jakarta, 2003.

Nicola F. Johnson, The Multiplicities of Internet Addiction, Ashgate: Burlington USA, 1988.

Roul Chiesa et. al, Profiling Hackers, Auerbach: Broken Sound Parkway NW, USA, 2009.

Gotthard Beckmann dan Nico Stehr, The Legacy of Niklas Luhmann, Society Journal, January/February, 2002.

 


[1] F. Budi Hardiman, Teori Sistem Niklas Luhmann: Sebuah Pengantar Singkat, Jurnal Filsafat Driyarkara Tahun XXIX, no. 3 / 2008, Jakarta: STF Driyarkara, 2008. Hal. 1

 

[2] Steven Vago, Law and Society,–3rd edition, Prentice Hall: New Jersey, 1991. Hal. 135

[3] Ibid, hal. 136

[4] Dragan Milovanovic, Sociology of Law, Harrow and Heston: Albany, New York, 1994. Hal. 25

[5] Steven Vago, Loc.Cit.

[6] Steven Vago, op. cit., hal. 139

[7] Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2001. Hal. 198

[8] F. Budi Hardiman, Op.Cit., hal. 3

[9] Ibid.

[10] Clifton D. Brian (ed.), 21st Century Sociology: A Reference Handbook, Sage: California, 2007. Hal. 55

[11] Ibid.

[12] Clifton D. Brian (ed.), ibid, hal. 24

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] F. Budi Hardiman, Op.Cit., hal. 3

[17] Ibid, hal. 4

[18] Ibid.

[19] Ibid, hal. 5

[20] Saya memilih menggunakan cyber, karena kejahatan ‘internet’ yang biasa dipakai seringkali terkesan terlalu naif menilai kegiatan internet sebagai kejahatan. Sedangkan kata cyber juga menggambarkan konsep sosial yang dibentuk di dalamnya, dunia yang cyber diidentikkan dengan dunia maya, yang melipat ruang dan waktu, dengan gambaran multiplisitas konektifitas antara satu individu dengan yang lainnya.

[21] Dalam “Sejarah dan Teori Sosial” Peter Burke, ia membedakan Teori Sosial dan Perubahan Sosial dalam dua bagian besar, yaitu Model Marx dan Model Spencer; Model Spencer adalah label yang diberikan pada model yang menekankan pada evolusi sosial, dengan kata lain perubahan sosial yang berlangsung secara pelan-pelan dan kumulatif (evolusi dan bukan revolusi), dan perubahan sosial ini ditentukan dari dalam (endogen bukan eksogen). Sedangkan Model Marx digambarkan sebagai model atau teori tentang sekuens (tahapan) perkembangan masyarakat (formasi sosial) yang bergantung pada sistem ekonomi (cara-cara/modus produksi) yang mengandung konflik-konflik sosial (kontradiksi) yang mengakibatkan timbulnya krisis, revolusi, dan perubahan yang terputus-putus. (baca:) Peter Burke, Op. cit., hal. 198 – 216

[22] Jurgen Habermas, Krisis Legitimasi, Qalam: Yogyakarta, 2004. Hal. 322 – 323

[23] Sebagaimana fenomena Facebook yang telah mencapai 32 juta account (identitas pribadi terdaftar, sebagai persona dalam dunia digital). Setidaknya memperlihatkan kepada kita bahwa kesenangan dan efisiensi adalah bentuk umum dari kecenderungan manusia untuk memaksimalkan upaya meraih semua kebutuhannya.

Dan tidak semua yang ada dalam satu jejaring sosial populer (Facebook, Multiply, Tweeter, Friendster, dsb.) hanya memiliki satu account saja, kepribadian mereka menjadi majemuk secara digital. Seseorang pun bisa memiliki banyak identitas dan merubahkan secara fleksibel. Satu jejaring sosial dan lainnya saling berebut anggota dan berkompetisi dalam pemenuhan kebutuhan para anggotanya.

[24] Majalah Tempo 8 November 2009, Bila Anak Cepat Gede, hal. 40

[25] Ibid. hal. 41

[26] Onno W. Purbo, Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber, Republika: Jakarta, 2003. Hal. 15

[27] Ibid. hal. 23

[28] Nicola F. Johnson, The Multiplicities of Internet Addiction, Ashgate: Burlington USA, 1988. Hal. 9

[29] Roul Chiesa et. al, Profiling Hackers, Auerbach: Broken Sound Parkway NW, USA, 2009. Hal. 13

[30] Roul Chiesa et. al, Profiling Hackers, Auerbach: Broken Sound Parkway NW, USA, 2009. Hal. 14

[31] Gotthard Beckmann dan Nico Stehr, The Legacy of Niklas Luhmann, Society Journal, January/February, 2002. Hal. 68

[32] Kata ‘Otopoesis’ (Autopoiesis) berasal dari kata Yunani autos (=sendiri) dan poeien (=membuat), maka artinya adalah ‘menciptakan diri’, ‘menghasilkan diri’ atau ‘organisasi diri’. Lih. F. Budi Hardiman, Op.cit., hal. 6. Luhmann memandang bahwa tiap individu bisa menciptakan masyarakatnya sendiri, dan ini sesuai untuk dijadikan pendekatan analitik terhadap fenomena kehidupan cyber, yaitu begitu banyak ikatan sosial di tiap individu, di dalam satu masyarakat.

Filed under: cyber, Law, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

kekasihku…

lover. now I understand, I live in this world, for a moment to meet you. and the sky was filled with thousands of angels. I bowed in the rigidity of the words, in the north pole of longing. frozen by love. _sarung

sarung tenun

saya suka dengan hal-hal yang beraroma kehidupan, segarnya dan indahnya mengikuti semuanya dengan senantiasa waspada dan penuh selidik, menggali hikmah adalah utama untuk selalu mengingatkan kita kepada 'sumber' segalanya.
saya belajar hal-hal yang menarik untuk saya sendiri. islam, desain grafis, hukum, filsafat, web mastering, sosiologi. dan semua yang berkaitan dengannya. dan saya suka berbagi banyak hal, sebatas pemahaman dan pengalaman saya. sebagai manusia pada umumnya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: